Dalam sebuah laporan, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa AS telah mencatatkan 4,8 juta lapangan kerja baru dan penurunan tingkat pengangguran ke 11,1%. Ini terjadi karena ekonomi negara tersebut telah dibuka, dimana banyak perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan pekerjaan setelah karantina yang ketat.
"Laporan hari ini menunjukkan bahwa selama periode karantina, ekonomi kita mengambil langkah mundur," kata Trump.
Sekarang ekonomi telah dibuka, ia berharap akan melihat angka ketenagakerjaan yang bagus dalam beberapa bulan mendatang dan laporan pada GDP AS untuk kuartal ketiga, yang akan diserahkan beberapa hari sebelum pemilihan presiden bulan November, juga akan menguat.
Trump mengatakan laporan terbary "menunjukkan tenaga kerja yakin mereka dapat menemukan pekerjaan baru", namun menambahkan bahwa Kongres dan Gedung Putih tengah melanjutkan negosiasi yang mendukung babak baru stimulus ekonomi yang disebut "Phase 4".
Penasihat Ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow, setelah mengumumkan kenaikan pekerjaan di negara tersebut, mengatakan bahwa warga Amerika tidak lagi membutuhkan uang tambahan dari tunjangan pengangguran untuk membantu mereka yang dipecat selama pandemi.
"Bentuk paket masih belum jelas," Kudlow mengatakan. Paket mendapat kemungkinan tidak akan meliputi bonus $600 per pekan untuk tunjangan pengangguran karena menurutnya, 'momen ini telah lewati. Tunjangan ketenagakerjaan kemungkinan akan membantu membayarkan tagihan," Kudlow menambahkan.
Departemen Dalam Negeri AS juga memperingatkan perusahaan-perusahaan ternama AS seperti Walmart Inc (WMT.N), Apple Inc (AAPL.O) dan Amazon.com Inc (AMZN.O) mengenai risiko yang terkait dengan pelanggaran HAM di China Barat,
"Sangatlah penting bahwa perusahaan dan perorangan AS mengetahui mengenai pelanggaran HAM besar yang dilakukan oleh pemerintahan RRT di Xinjian," Keith Krach, Under Secretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment, menulis pada 1 Juli.
"Perusahaan seharusnya mengkaji paparan mereka terhadap risiko yang muncul dari kemitraan, investasi dan sebaliknya memberikan dukungan kepada perusahaan yang bekerja di Xinjiang atau yang terkait dengannya," Krach mengatakan.
AS berniat meningkatkan tekanan pada China mengenai perlakuannya terhadap umat Muslim Uighur di Xinjian, serta pada UU Keamanan Nasional Beijing yang baru di Hong Kong.
Dalam wawancara dengan repoter, Krach mengatakan bahwa perusahaan menjadi semakin rentan terhadap rantai pasokan yang kompleks seperti ini dan mendesak mereka untuk lebih waspada.
"Adalah tanggung jawab dari tiap anggota dewan direksi untuk melakukan analisis mendetail terhadap rantai pasokan mereka demi menemukan dari mana perusahaan mereka membeli dan kepada siapa perusahaan menjual," katanya.
Krach tidak menjelaskan sebrapa banyak perusahaan Amerika yang dapat dilibatkan dalam rantai pasokan tersebut.
