Pada hari Rabu, pemerintahan Trump memblokir dua lusin perusahaan China dari pasar AS, mengatakan bahwa mereka terlibat dalam operasi militer kontroversial China di Laut China Selatan.
Itu adalah tindak lanjut dari tindakan sebelumnya di Amerika Serikat, di mana pemerintah mendenda puluhan perusahaan China, melibatkan mereka pada masalah keamanan nasional dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim di wilayah Xinjiang.
Sekarang, ini pertama kalinya pemerintah menggunakan daftar badan hukum sehubungan dengan invasi China ke Laut China Selatan. Perusahaan yang masuk dalam daftar tidak akan lagi memiliki akses ke teknologi dan produk lain yang bersumber dari Amerika Serikat.
"Baik itu sikat gigi atau semikonduktor, permintaan akan ditolak tanpa mendapat izin khusus," kata Departemen Perdagangan AS.
Pembatasan visa juga akan mulai diberlakukan pada warga negara China yang "bertanggung jawab atas reklamasi skala besar, konstruksi atau militerisasi pos-pos terdepan yang disengketakan di Laut China Selatan atau mereka yang terlibat di dalamnya."
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Trump telah melarang penggunaan aplikasi media sosial milik China TikTok dan WeChat dari Amerika Serikat, menutup misi diplomatik China di Houston, dan menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan organisasi China atas pelanggaran hak asasi manusia. Pada Juli, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengumumkan bahwa klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan "sepenuhnya ilegal," membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan China yang beroperasi di wilayah tersebut.
Laut Cina Selatan telah menjadi lokasi potensial untuk konfrontasi militer, yang menimbulkan kekhawatiran antara kapal dan pesawat. Pada hari Selasa, China menuduh AS menerbangkan pesawat pengintai U-2 atas latihan tembakan langsung militer yang dilakukan oleh China, menyebutnya sebagai "provokasi terang-terangan."
Sementara itu, pejabat Departemen Luar Negeri menolak mengomentari laporan berita tentang dua rudal yang ditembakkan oleh militer China ke Laut China Selatan.
