Sebuah pemungutan suara telah diadakan pada hari Jumat untuk secara resmi menyelesaikan resolusi anggaran yang akan mempercepat pertimbangan proposal stimulus Joe Biden.
Namun, Biden mengatakan kecil kemungkinan untuk adanya kenaikan upah minimum dalam paket bantuan itu, tetapi Biden menambahkan bahwa pemerintahannya akan berusaha untuk memberlakukan undang-undang terpisah untuk dapat menaikkannya.
Sementara itu, di Kongres, Demokrat bertekad untuk meloloskan tagihan bailout $ 1.9 triliun, bahkan bila tanpa adanya dukungan dari Partai Republik. Demokrat bermaksud melakukan hal ini dengan menggunakan prosedur perlementer yang disebut dengan "rekonsiliasi".
Sampai saat ini, Partai Republik sendiri masih menentang untuk memasukkan kenaikan gaji dalam RUU tersebut, dan memperingatkan bahwa hal itu dapat menambah tekanan pada bisnis yang sudah bergulat dengan dampak ekonomi dari karantina. Senator Joe Manchin, seorang anggota Partai Demokrat dari West Virginia, yang juga merupakan salah satu penentang, sehingga hal ini berarti Demokrat tidak akan memiliki cukup suara untuk mengesahkan RUU tersebut, bahkan dengan menggunakan rekonsiliasi.
Namun pada hari Jumat, Ketua DPR, Nancy Pelosi, mengatakan DPR bermaksud untuk mengesahkan resolusi anggaran dalam dua minggu.
Di dalamnya, komite dapat menulis undang-undang yang sama dengan tagihan Biden sebesar $ 1.9 trillion.
Demokrat sendiri ingin memberikan bantuan langsung senilai $ 1,400 kepada para pengangguran, serta membagikan dana sebesar $ 20 miliar untuk vaksinasi COVID-19, serta $ 50 miliar untuk pengujian virus.
Pada RUU tersebut juga termasuk diantaranya $ 170 miliar untuk sekolah K-12 dan pendidikan tinggi, dan $ 30 miliar untuk biaya sewa serta utilitas.
