Menyusul laporan media sekitar $27 miliar transaksi Irak dengan TotalEnergies Perancis, Kementerian minyak Irak membantah risikonya dari non-perjanjian.
Reuters melaporkan bahwa kesepakatan antara Irak dan TotalEnegergies jatuh akibat ketidaksepakatan terkait syarat dan risiko.
Dalam tanggapan terhadap laporan, Menteri Minyak merilis perntaraan bahwa mereka dikejutkan dengan informasi yang tidak akurat ini.
September lalu, Perancis menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Irak untuk mengembangkan proyek energi skala besar di Irak Selatan.
Salah satu dari proyek untuk meningkatkan pemulihan minyak akan termasuk penyaluran air laut ke ladang minyak. Proyek lain adalah pabrik pengolahan gas senilai $2 miliar untuk gas dari lima ladang minyak besar di selatan. Kontrak tersebut juga mencakup proyek peningkatan pemulihan minyak di lapangan minyak Ratawi, yang seharusnya meningkatkan produksi dari 85.000 barel per hari menjadi 210.000 barel per hari, serta pembangkit listrik tenaga surya.
Menurut laporan Reuters minggu ini, istilah dari transaksi utama yang belum dibuat publik telah menyebabkan kekhawatiran diantara beberapa politisi Irak. Laporan mengatakan bahwa mereka belum pernah melakukannya untuk negara.
Kekhawatiran ini mendorong grup dari Shiite MPs untuk menuliskan kepada Menteri Minyak dan menanyakan mengapa kontrak ditandatangani tanpa tender dan transparansi. Reuters melaporkan bahwa mereka telah melihat salinan dari surat.
Diantara kondisi yang muncul sejak saat itu, terdapat ketentuan bahwa investasi awal dalam prouek untuk $10 miliar yang dimiliki kepada TotalEnergies dari penjualan minyak yang dihasilkan di ladang monyak Ratawi akan berasal dari Inggris.
Biaya ini mewakili 40 persen dari pendapatan total Ratawi, diatas nilai rata-rata biasanya 10-15 persen dalam kontrak perawatan tradisional, menurut sumber Reuters.
