Inggris dan Uni Eropa sudah sepakati keputusan perjanjian perdagangan dengan Irlandia Utara, mengakhiri perselisihan sengit selama lebih dari setahun terkait penanganan keduanya wilayah ini pasca-Brexit.
Kesepakatan ini diambil menyusul pertemuan hari Senin antara Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, menurut beberapa pihak yang menolak disebutkan namanya saat membahas kesepakatan yang belum dipublikasikan. Kedua belah pihak sedang dalam bernegosiasi tentang persyaratan baru yang akan memudahkan arus perdagangan antara Inggris - Irlandia Utara dan mengakhiri perselisihan Brexit terbesar dalam tiga tahun setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa.
Akan dilangsungkan konferensi pers, setelahnya perdana menteri akan membuat pernyataan tentang kesepakatan tersebut di House of Commons. Lalu pada hari Senin, von der Leyen akan bertemu dengan Raja Charles III.
Kesepakatan ini dianggap semagai kemenangan bagi Sunak yang berusaha mengurangi ketegangan dengan UE sejak mengambil alih kekuasaan pada Oktober. Namun masih tersisa bahaya lain bagi sang PM yang gagal meyakinkan serikat pekerja di Irlandia Utara dan pendukung Brexit di Partai Konservatif yang berkuasa sendiri untuk menyetujui kesepakatan pekan lalu.
Pound naik ke sesi tertinggi $1.2030.
Perjanjian tersebut dilakukan demi meringankan hambatan perdagangan dan peraturan dari Inggris oleh Protokol Irlandia Utara, bagian dari perjanjian Brexit mantan Perdana Menteri Boris Johnson yang menentukan tempat unik kawasan itu di pasar perdagangan Inggris dan UE.
Bagi pemerintah Inggris, kesepakatan yang direvisi merupakan hasil sepertinya tampak mustahil dan terancam dapat memicu perang dagang saat ketegangan meningkat pada tahun 2022. Namun kini Sunak menghadapi tantangan politik dalam negeri yang serius.
Tahun lalu, Partai Demokrat memblokir pemerintah pembagian kekuasaan di Irlandia Utara untuk memprotes. Tanpa dukungan DUP terhadap kesepakatan baru, risiko krisis konstitusi di daerah tetap ada.
Meskipun kesepakatan tersebut mungkin tidak memerlukan pemungutan suara di House of Commons, sebuah proses yang pada akhirnya menyebabkan pemecatan Theresa May pada tahun 2019, Sunak berjanji untuk membiarkan anggota parlemen menyampaikan pendapat mereka, dan para pendukungnya telah menjelaskan bahwa mereka mengharapkan untuk mendapatkan pemungutan suara.
Menurut pandangan Sunak, mendapatkan dukungan terkait kesepakatan ini akan dapatmenyelesaikan masalah yang menghambat hubungan antara London dan Brussel sejak pertama kali dirancang pada Desember 2020.
Terdapat implikasi lebih luas lainnya. Tiga tahun setelah Brexit, Sunak baru-baru ini secara pribadi meminta seorang menteri senior dan pejabat untuk mengembangkan rencana membangun kembali hubungan, dengan fokus pada pertahanan, migrasi, perdagangan, dan energi.
