Washington berada di ambang konflik finansial besar setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan peringatan keras mengenai konsekuensi berpotensi katastropik dari putusan Mahkamah Agung terkait tarif. Apabila tarif yang diberlakukan dinyatakan ilegal, Amerika Serikat dapat dipaksa untuk mengembalikan lebih dari $2 triliun, kata Trump di platform Truth Social miliknya. Ia mengklaim bahwa pembayaran sebesar itu akan secara langsung membahayakan keamanan nasional dan merusak stabilitas keuangan negara.
Saat bulan Agustus, sebuah pengadilan banding memutuskan bahwa International Emergency Economics Powers Act tidak memberikan wewenang kepada presiden untuk memberlakukan tarif secara sepihak. Keputusan ini membuka jalan bagi peninjauan ulang terhadap pembatasan perdagangan yang diterapkan selama masa jabatan pertama Trump. Masalah ini kini sedang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung, dan hasilnya dapat dapat memberikan implikasi luas terhadap anggaran AS dan hubungan dagang.
Trump menegaskan bawa pendapatan dari tarif sebenarnya melampaui $2 triliun, sehingga pembatalannya tidak layak secara ekonomi. Ia menuduh para penentang berusaha mengecilkan angka tersebut untuk mempermudah keputusan yang merugikan Gedung Putih. Sebelumnya, ia menyebut para kritikus hambatan perdagangan dengan kata tidak kompeten, dengan menekankan bahwa tarif berhasil memperkuat ekonomi, menurunkan inflasi, dan meningkatkan posisi negara di panggung internasional.
Di tengah meningkatnya tekanan dari lembaga peradilan, Gedung Putih mungkin segera menghadapi pilihan sulit antara mempertahankan instrumen perdagangan atau mengambil risiko pukulan finansial terhadap anggaran. Putusan Mahkamah Agung yang diperkirakan keluar dalam beberapa bulan mendatang akan menjadi momen krusial bagi kebijakan ekonomi pemerintahan Trump.
