Pada tanggal 1 Januari, Uni Eropa menerapkan DAC8, sebuah arahan yang memperluas pengawasan pajak terhadap mata uang kripto. Dokumen tersebut mewajibkan bursa, pialang, dan penyedia layanan kripto untuk mengumpulkan data pribadi pengguna dan riwayat transaksi lengkap serta mengirimkannya ke otoritas pajak nasional. Informasi tersebut kemudian secara otomatis dipertukarkan di antara semua negara Uni Eropa, menciptakan sistem trasnparansi pajak yang terpadu bagi aset digital.
DAC8 adalah versi kedelapan dari Arahan mengenai Kerja Sama Administratif, yang secara tradisional digunakan untuk pertukaran informasi pajak mengenai aset keuangan. Cakupan kini secara resmi diperluas ke mata uang kripto dan perusahaan yang bekerja bersamanya. Data yang relevan untuk tahun 2026 sudah dikumpulkan. Perusahaan kripto harus menyesuaikan proses mereka selambat-lambatnya pada 1 Juli. Sanksi akan diberikan bagi pelanggaran dan otoritas telah diberikan wewenang untuk menyita pembekuan aset digital dalam kasus tidak membayar pajak.
Meskipun otoritas memposisikan DAC8 sebagai langkah menuju transparansi, pelaku pasar kipto mengkritik arahan tersebut karena merusak prinsip inti mata uang kripto: hak atas privasi. Pakar kripto, Heidi Chakos mencatat bahwa otoritas pajak telah memberikan pengawasan otomatis atas aset digital pengguna, sehingga kerahasiaan menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Arahan ini mendorong minat pada koin privasi dan platform terdesentralisasi.
