Komite Perbankan Senat AS telah menjadwalkan sesi kerja mengenai "Clarity Act" pada tanggal 14 Mei. Diskusi yang dijadwalkan pada pukul 10.30 pagi ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara industri mata uang kripto dan sektor keuangan tradisional.
Undang-undang menetapkan batas yuridiksi yang jelas di antara para regulator dengan mendefinisikan status token, apakah seebagai sekuritas atau komoditas. Bagi para pelaku pasar, pengesahan rancangan undang-undang ini sangatlah krusial, mengingat ketiadaan kerangka hukum di Amerika Serikat saat ini menghambat perkembangan sektor institusional.
Kompromi terkait Stablecoin
Ketentuan utama dalam kesepakatan antara Senator Thom Tilis dan Angela Alobrooks adalah pelarangan pemberian bunga atas saldo stablecoin yang bersifat pasif. Keputusan ini didorong oleh tuntutan dari lobi perbankan, karena lembaga-lembaga keuangan merasa khawatir terhadap adanya persaingan antara aset digital dan simpanan tradisional. Namun, imbalan atas penggunaan token secara aktif (misalnya untuk transaksi -pembayaran) akan tetap dianggap sah.
Asosiasi-asosiasi perbankan telah melancarkan kampanye agresif guna meyakinkan pihak Partai Republik, dengan argumen bahwa segala bentuk "celah hukum terkait bunga" dalam Clarity Act dapat memicu penarikan likuiditas secara masif dari sistem perbankan dan mengancam stabilitas keuangan.
Prospek Politik
Komunitas kripto mendesak agar undang-undang ini dapat diselesaikan sebelum pemilihan umum paruh waktu atau midterm elections pada bulan November mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui versi rancangan undang-undang mereka pada musim panas lalu, namun Senat harus mengesahkan paling lambat pada akhir tahun 2026 agar rancangan tersebut dapat sampai ke meja Donald Trump untuk ditandatangani.
Kendati demikian, masih terdapat sejumlah hambatan akibat keberatan dari beberapa anggota Partai Demokrat yang menuntut diperlakukannya regulasi anti-pencurian uang yang lebih ketat serta pembatasan bagi para pejabat yang memiliki afiliasi dengan proyek-proyek kripto. Meskipun demikian, atatus Trump sebagai 'presiden kripto' menjadikan kemungkinan besar dirinya akan menandatangani undang-undaung tersebut asalkan rancangan tersebut berhasil lolos dari majelis tinggi Kongres (Senat).
