Departemen Keuangan AS, di bawah pimpinan Scott Bessent, mengumumkan rencana untuk meluncurkan program buyback obligasi pemerintah (Treasury) jangka panjang mulai 9 September. Langkah ini bertujuan untuk menekan biaya pinjaman setelah imbal hasil melonjak ke level tertinggi dalam 19 tahun. Namun, sebagaimana dilaporkan oleh Financial Times, intervensi langsung oleh Departemen Keuangan dapat menggerus kepercayaan para investor dan secara signifikan mempersulit upaya Federal Reserve dalam memerangi inflasi.
Kebijakan kedua lembaga keuangan tersebut pada dasarnya bergerak ke arah yang berlawanan. Pembelian obligasi pemerintah ditujukan untuk menurunkan suku bunga hipotek dan pinjaman guna mendorong aktivitas usaha. Di sisi lain, pimpinan Federal Reserve berupaya untuk meredam permintaan demi mengembalikan inflasi ke target 2%; pada bulan Juli, tiga anggota FOMC bahkan telah memberikan suara untuk menaikkan suku bunga acuan. Selain itu, upaya Bessent untuk memanipulasi harga obligasi pemerintah secara langsung bertentangan dengan sikap Ketua The Fed, Kevin Warsh, yang menekankan pentingnya mengandalkan sinyal pasar dan data makroekonomi yang objektif.
Para ahli menyoroti meningkatnya risiko kelembagaan. Wakil Ketua Evercore ISI, Krishna Guha, menyatakan bahwa para pelaku pasar dan regulator merasa khawatir dengan retorika Departemen Keuangan, sementara profesor Harvard, Jason Furman, memperingatkan bahaya dominasi fiskal—sebuah situasi di mana kebijakan moneter independen dikorbankan demi memenuhi kebutuhan pemerintah dalam melayani utang publik yang terus membengkak.
