Pemerintahan Donald Trump telah memutuskan untuk menempatkan kecerdasan buatan (AI) di bawah kendali pemerintah. Menurut Wall Street Journal, Gedung Putih telah membentuk gugus tugas khusus. Proses ini akan dipimpin oleh Director of National Intelligence, Jay Clayton, yang secara efektif telah diberi gelar sebagai "kepala urusan AI" bagi presiden.
Badan baru tersebut diberi waktu tepat 120 hari untuk menyusun laporan. Selama periode itu, para pejabat harus mengkaji seluruh kapabilitas dan risiko jaringan saraf serta menentukan batasan tanggung jawab pemerintah. Clayton sendiri segera mengisyaratkan besarnya tantangan ini: jika AS menunda penerapan aturan AI, para pesaing geopolitik akan mengambil inisiatif, dan risiko yang muncul mungkin menjadi tak terkendali.
Susunan gugus tugas ini lebih menyerupai kabinet perang. Clayton akan dibantu oleh perwakilan dari Departemen Pertahanan dan Komisi Perdagangan Federal (FTC). Wakil Presiden J.D. Vance, Kepala Pentagon Pete Hegseth, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan mantan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice juga akan terlibat, dengan Rice sebagai penasihat keamanan nasional untuk upaya ini.
Pembentukan komisi ini didahului oleh pertemuan Gedung Putih dengan para pemimpin industri, termasuk CEO dari OpenAI, Anthropic, dan Nvidia. Perusahaan-perusahaan raksasa teknologi tersebut berjanji untuk memantau keamanan algoritma secara sukarela. Kini, "kepala urusan AI" tersebut menghadapi tugas utama untuk membangun perlindungan terhadap kebocoran data dan serangan peretas, sambil berupaya agar inovasi tidak terhambat oleh birokrasi yang berlebihan.
