Hakim mengkritisi mereka yang berfikir bahwa latvia telah mengambil tanggung jawab untuk bergabung dengan zona Eropa ketika memutuskan untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004. Berdasarkan surat kabar Latvia Telegraf, ketua Mahkamah Konstitusi menyorot situasi yang banyak berubah setelahnya. "saya kira tidak seorangpun akan mampu menunjukan kepada saya dimana referedum sebelumnya yang menyebutkan mengenai serikat moneter bahwa Uni Eropa telah berubah menjadi, Libson Treaty dan konsekuaensinya, pengendalian anggaran atas negara anggota Uni Eropa dan gagasan-gagasan yang serupa," Kurtis menyatakan.
Pemerintah Latvia berencana untuk mengadopsi euro dari tahun 2014. Negara ini, bagaimanapun juga, harus memenuhi persyaratan sebesar 3% defisit anggaran dan jumlah dan utang publik tidak melebihi 60% dari GDP. Untuk memotong defisit anggaran di negara tersebut yang disebabkan oleh krisis keuangan yang parah, pemerintah harus mengambil beberapa langkah-langkah yang tidak populer seperti pemotongan pada pengeluaran pemerintahan. (khususnya upah dan pensiun dikurangi). Disamping itu, administrasi Latvia menolak untuk mendevaluasi mata uang nasional (lat); langkah ini dapat menolong produsen-produsen nasional, namun, hal ini bisa memicu kegagalan rencana adopsi euro.
Perwakilan dari oposisi Latvia mengajak untuk mengadakan referendum pada tanggal adopsi euro. Pada awal Oktober, Rancangan Undang- Undang yang relevan yang disampaikan oleh kelompok oposisi dari Green/Farmers (Petani). Namun, RUU tersebut dikalahkan oleh Parlemen. Pada waktu yang bersamaan, aliansi politik Harmony center menyambut proyek tersebut. Salah satu pemimpin oposisi, Yanis Urbanovich, melaporkan bahwa apabila Uni Eropa membuat kondisi untuk Latvia dalam masalah ini, maka negara harus berjuang untuk kepentingannya.
Sementara itu, Pemerintah latvia menolak untuk mengadakan referendum. Surat kabar Chas menyatakan bahwa kepela pemerintah Valdis Dombrovskis meyakini bahwa warga telah mendukung adopsi euro ketika memutuskan untuk bergabung dengan Uni Eropa. Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh Andris Pieblags, Komisaris Pembangunan Eropa danmantan Menteri Keuangan Latvia. Seperti laporan DELFI yang menyatakan, "tidak ada kesempatan" untuk mengadakan referendum mengenai masalah ini.
