Krisis migran yang berlanjut di Eropa memaksa menteri-menteri dalam negeri UE untuk memulai diskusi informal. Dalam upaya untuk menangani krisis, para pembuat kebijakan Eropa memberikan dua sudut pandang yang berlawanan. Jerman dan Austria mengusulkan memperketat pemeriksaan perbatasan mereka selama dua tahun dengan pengeluaran sementara Yunani dari area Schengen. Di sisi lain, beberapa pejabat tinggi bersikeras mempertahankan Schengen. Memang, pemerintah-pemerintah UE telah mempertanyakan masa depan zona bepergian bebas-paspor Eropa dalam merespon banjir migran yang semakin parah.
Menteri Dalam Negeri Austria Johanna Mikl-Leitner menyatakan kegagalan mengamankan perbatasan Turki-Yunani dapat menyebabkan perbatasan Schengen pindah ke Eropa Tengah. Presiden European Council Donald Tusk menyatakan situasi migran "mencapai titik didih" dan "menghadirkan ancaman serius bagi sistem politik UE". "Kami tidak punya waktu lebih dari dua bulan untuk mengendalikan segalanya." kata Tusk. Secara mengejutkan, bahkan Kanselir Jerman Angela Merkel, yang bersikeras terhadap kebijakan "open door", setuju dengan Donald Tusk. Ia menekankan bahwa sebelum krisis migran teratasi, sistem Schengen tidak dapat bekerja seperti sekarang ini.
Oleh karenanya, asosiasi 28-negara tersebut harus merevisi prinsip-prinsip perjanjian Schengen atau menyerahkan komitmen mereka.
