Dalam pertempuran Brexit skala besar yang berlangsung di bentangan geopolitik global, masing-masing pihak yang terlibat memainkan semua kartu yang mereka punya. Salah satu kartu as yang dimiliki para pendukung Brexit adalah krisis pengungsi terkini di Eropa, khususnya ancaman aliran baru pencari suaka yang menyerbu Uni Eropa apabila Turki diberikan izin perjalanan bebas visa.
Para pendukung lepasnya Inggris dari blok Euro telah meluncurkan serangan informasi besar dengan menerbitkan poster yang berkata "Turki (populasi 76 juta) bergabung dengan UE" bersama dengan paspor Inggris, yang jelas merujuk pada gelombang imigran baru. Dalam upaya untuk meredakan ketakutan publik, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan tidak ada gunanya membicarakan isu-isu seperti Turki, yang ragu untuk menerapkan reformasi politik yang diperlukan, tidak akan masuk ke dalam keanggotaan UE "hingga tahun 3000". Para pejabat Komisi Eropa tampaknya sepakat dengan pendapat Cameron dengan mengatakan kelambatan Turki dalam mengimplementasikan persyaratan utama yang ditetapkan UE diganti dengan penundaan pemberian perjalanan bebas visa untuk warga negara Turki di zona Schengen.
Turki secara terbuka telah menolak untuk mengubah peraturan anti-terorismenya yang sering digunakan untuk menahan jurnalis dan akademisi yang mengkritik pemerintah Turki. Lebih jauh, PM Turki Ahmet Davutoglu, yang merupakan perancang utama kesepakatan migran UE-Turki, telah berulang kali dipaksa untuk mengundurkan diri. Turki pertama kali mendaftar keanggotaan Komunitas Ekonomi Eropa pada 1963. Namun, sejauh ini negara tersebut telah dengan sengaja gagal memenuhi persyaratan Eropa, khususnya pada area-area seperti kebebasan berpendapat dan media.
