Minggu lalu, Perdana Menteri Inggris Theresa May dan Sekretaris Luar Negeri Boris Johnson mengatakan bahw atidak akan ada penundaan di awal negosiasi resmi bagi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa. Saat kunjungannya ke Berlin, Boris Johnson mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung bahwa pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan Pasal 50 tanpa persetujuan parlemen tidak akan melemahkan Inggris untuk tetap keluar dari UE.
Sementara itu, Mrs May melakukan serangkaian percakapan dengan pimpinan senior UE, diantaranya termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden EU Commision Jean-Claude Juncker, untuk memastikan kepada mereka bahwa jadwalnya tidak berubah.
Pemerintah Inggris mendesak bahwa keputusan dapat diambil berdasarkan pada hasil referendum. Mereka berjanji akan mengajukan banding atas putusan ke Mahkamah Agung.
Menurut BBC, bahkan jika May memenangkan banding terhadap putusan Mahkamah Agung, Mayoritas dari Kebijakan Moneter dalam Dewan Perwakilan kemungkinan akan memilih untuk menggunakan Pasal 50 dari Lisbon Treaty.
