Pencapaian Zona euro telah menjadi salah satu masalah terpanas diseluruh Eropa. Keraguan yang diamati di Inggris dan Denmark yang masih menggunakan mata uang nasional yang belum menjadi anggota zona euro tampaknya akan tersebar.
Salah satunya adalah insiden terbaru yang terjadi di Polandia. Partai penguasa di negara tersebut memberikan Hukum Polandia dan Partai Keadilan untuk melaksanakan referendum terkait dengan bergabungnya Polandia dengan Zona euro. Penggunaan euro bertentangan dengan pasal 227 dari Undang-Undang Republik Polandia. Undang-undang Polandia yang berbunyi bahwa National Bank of Poland berperan sebagai bank sentral dan bertugas mengeluarkan mata uang. Dalam hal tersebut Polandia berhasil masuk kedalam bloc mata uang, kebijakan moneter nasional harus ditentukan oleh European Central Bank itu sendiri. Dengan demikian, pihak otoritas Polandia saat ini mencari cara dalam menghadapi dilema apakah akan membuat amandemen untuk undang-undang atau mengabaikan ide penetapan mata uang tunggal. Skenario pertama tidak mungkin terwujud kecuali jika partai oposisi menyetujuinya.
Mengenai Inggris dan Denmark, kedua negara tersebut menikmati sejumlah hak istimewa yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan mata uang nasional mereka. Kedua negara tersebut juga dapat melaksanakan referendum berkaitan dengan euro, namun mereka menolak hal tersebut. Situasi ini telah membayangi anggota-anggota UE tertentu. Referendum ini mungkin bahkan akan menandakan pemisahan dari uni perserikatan. Siprus dan Yunani tampaknya yang pertama kali berpotensi akan menjadi kambing hitam.
Saat ini, hanya 17 dari 27 negara-negara UE yang merupakan anggota Zona euro. Estonia adalah negara terakhir yang menggantu mata uang nasional dengan euro di 2011. Negara selanjutnya yang akan menukar mata uangnya dengan euro adalah Latvia di 2014.
