Menurut Reuters, yang mengutip memorandum of understanding (MoU), hanya Presiden Siprus Nicos Anastasiades dan juru bicara parlemen Yiannakis Omirou yang akan diizinkan untuk terbang dengan kelas bisnis dibawah langkah penghematan yang disetujui pemerintah dengan para pemberi pinjaman internasional dalam pertukaran bailout senilai 10 miliar euro. Larangan perjalanan kelas bisnis bagi pegawai pemerintah tidak akan berlaku untuk penerbangan transatlantik.
Pejabat pemerintah senior juga akan kehilangan haknya untuk membeli mobil-mobil bebas pajak dan gaji untuk seluruh pejabat negara juga parlemen akan dibekukan hingga 2016.
Nicosia akan mencapai surplus anggaran primer senilai 204 juta euro atau PDB senilai 1,2% dan 4% dari 2017 yang akan datang.
Dokumen juga menyatakan bahwa target defisit dalam jumlah nominal dan sebagai persentase PDB dalam MoU menyatakan bahwa pemberi pinjaman internasional mengharapkan bahwa perekonomian Siprus akan turun hampir 8% tahun ini melawan 2012 dan kembali turun sekitar 3% di 2014 dan kembali naik sekitar 1% di 2015 dan 2016.
MoU mengatakan Ciprus akan meningkatkan sekurangnya 1,4 miliar euro dari penjualan aset milik negara. Dokumen menyatakan bahwa kepulauan tersebut memiliki prospek yang sempurna untuk meningkatkan pendapatannya dari pariwisata dan dapat menghasilkan banyak uang dari penjualan gas alam.
Untuk meningkatkan keuangan publik. Siprus akan membekukan dana pensiun sektor publik dan meningkatkan usia pensiun untuk skema pensiun pemerintahan sebanyak 2 tahun, serta meningkatkan pajak alkohol, tembakau dan minyak tanah, meningkatkan nilai pajak, pajak perusahaan dan pajak pendapatan suku bunga dan dividen.
Siprus mengalami krisis karena bank-bank Siprus ketika itu terpengaruh devaluasi dan obligasi pemerintah Yunani. Sektor perbankan Islandia perlu rekapitalisasi. UE setuju untuk memberikan dana bailout senilai 10 miliar namun negara-negara harus mengimbangi penggunaannya dengan memanfaatkan penggunaan sumber pribadi.
Sebelumnya Siprus berencana akan meretribusikan seluruh deposit, namun kepemerintahan Siprus menolak tagihannya. Pemerintah sebaliknya memutuskan akan merekapitalisasi sektor perbankan. Dampak dari hal tersebut adalah para depositor dari Bank of Cyprus dan Cyprus Popular Bank (Laiki Bank) kehilangan uang dalam jumlah besar, dan LAiki akan ditutup.
