Beberapa organisasi non-pemerintah Korea Selatan menerima sebuah undangan dari Pyongyang untuk bersama-sama merayakan hari jadi ketigabelas dari Pengessahan Deklarasi Gabungan Utara-Selatan. Pihak resmi Seoul dengan halus menolak permintaan tersebut dengan memberi komentar bahwa itu merupakan ide buruk untuk memprovokasi perpecahan pada negara tersebut. Penolakan ini berdasarkan pada kenyataan bahwa organisasi yang diundang tidak memiliki pihak berwenang yang sesuai untuk menangani masalah-masalah nasional. "Jika Korea Utara benar-benar mengharapkan hubungan perbatasan yang lebih baik, mereka harus berbicara secara langsung dengan Seoul untuk membangun kepercayaan selain daripada terobsesi terhadap peristiwa gabungan dengan kelompok-kelompok swasta," Juru bicara perdana menteri Korea Selatan Kim Hyung-suk menyatakan.
Korespondensi terus berlanjut. Sebagai langkah selanjutnya, Korea Selatan memutuskan untuk mengganti perjanjian perdamaian yang ditandatangani setelah peperangan pada tahun 1953 silam dengan yang baru. "Ada kebutuhan mendesak untuk menggantikan Armistice Agreement, yang merupakan barang peninggalan dari perang, dengan rezim perdamaian yang permanen. Jika rezim perdamaian dibuat dimasa lampau, hambatan saat ini terkait dengan denuklirisasi Semenanjung Korea tidak akan menjadi masalah sejak awal," Rodong Sinmun, surat kabar resmi dari Workers' Party of Korea, mengatakan. Meskipun demikian, langkah dari Democratic People's Republic of Korea terlihat samar. Selain itu, disatu sisi, negara tersebut mengharapkan perdamaian. Namun, disisi lain, mereka telah mengumumkan bahwa penolakkan peluncuran nuklir tidak mungkin dihentikan dibawah situasi ancaman yang terus berlangsung dari AS.
