Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, percaya bahwa negara tersebut tidak membutuhkan perjanjian perdagangan dengan UE dan akan dapat berjalan baik meskipun tidak ada kesepakatan setelah masa transisi berakhir. Menurut Johnson, Inggris akan "makmur" bahkan jika tidak ada kesepakatan.
Masa transisi Brexit berlaku hingga 31 Desember 2020. Sejauh ini, pembicaraan perdagangan antara London dan Brussel menunjukkan hasil yang beragam. Perdana menteri Inggris mengakui bahwa kedua pihak dapat mencapai kompromi dan menandatangani kesepakatan perdagangan. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu dibahas sebelum itu.
Sementara itu, referendum kemerdekaan Skotlandia yang baru dapat menjadi pemecah kesepakatan (deal breaker). Boris Johnson menganggap ini adalah waktu yang salah untuk membuat keputusan yang menentukan seperti ini. Dia yakin bahwa di tengah ketidakpastian umum dan kekacauan politik, referendum baru di Skotlandia hanya akan memperburuk masalah yang ada. Dia tidak setuju dengan para pemimpin Partai Nasional Skotlandia yang berpendapat bahwa referendum harus diadakan sekali dalam satu generasi.
Meski demikian, Perdana Menteri tidak mengecualikan perubahan mendasar dalam hal ini. Dia menjelaskan bahwa Brexit menawarkan peluang bagus untuk perekonomian Skotlandia. Dengan demikian, RUU Pasar Internal menjadi sangat penting karena berkat undang-undang ini Skotlandia akan diberikan hak khusus, termasuk pengelolaan perikanan. Menurut Boris Johnson, ini adalah aspek yang paling kontroversial karena Partai Nasional Skotlandia tidak keberatan dengan kendali Uni Eropa atas industri perikanan negara itu.
