Menurut Washington Post, kelompok nirlaba Koalisi untuk Web yang Lebih Aman menggugat Apple. Kelompok tersebut menuntut Apple untuk menghapus Telegram, aplikasi berbagi pesan yang kontroversial, dari App Storenya. Dalam gugatan hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri AS Northern District of California, koalisi tersebut mengacu pada percakapan ekstrimis yang membanjiri aplikasi berbagi pesan tersebut menjelang serangan di Capitol AS. Khususnya, manajemen Telegram gagal menghentikan penyebaran konten ekstrimis. Gugatan hukum ini dapat menjadi bagian dari taktik untuk menekan Apple. Sebelumnya, Apple dan Google terpaksa memblokir Parler, platform media sosial yang diduga digunakan oleh para pendukung Donald Trump untuk merencanakan dan mengkoordinasikan aktivitas ilegal di Washington. Sebagian pejabat AS mengklaim bahwa Telegram digunakan oleh kelompok-kelompok nasionalis untuk menyebarkan konten anti-semit yang melanggar hak asasi warga AS. Oleh karena itu, sesuai dengan kebijakan moderasi kontennya, Apple harus menghapus aplikasi yang membantu memicu kekerasan dan pemberontakan. Gugatan hukum tersebut menduga adanya tekanan emosional dan pelanggaran terhadap kode etik bisnis di California. Gugatan juga menuntut ganti rugi atas kerusakan yang tidak dapat ditentukan dan yang terpenting, keputusan yang mewajibkan Apple untuk menghapus Telegram dari App Store. Ini bukanlah pertama kalinya jejaring sosial mengambil sebuah tindakan. Belum lama ini, Facebook, Instagram, dan Snapchat memblokir untuk sementara akun Donald Trump dengan alasan postingannya melanggar larangan mengenai penyesatan informasi pemilu pada hari terakhir pengesahan suara. Skandal lainnya disebabkan oleh kanal Trump di Telegram yang setelahnya dinyatakan palsu. Kanal tersebut berisi postingan ulang dari Twitter Donald Trump. Masih belum ada konfirmasi bahwa Donald Trump memiliki akun resmi Telegram. Namun, pendiri Telegram, Pavel Durov, mengonfirmasi bahwa aplikasi tersebut baru-baru ini menyaksikan lonjakan dalam jumlah pengguna baru. Salah satu dari mereka bisa jadi yang menciptakan akun-akun palsu untuk mendukung pemimpin politik dan petinggi pemerintahan.
