Penghindaran pajak dianggap sebagai salah satu kesalahan terbesar di negara mana pun. Ada banyak kasus dalam sejarah kontemporer ketika orang-orang terkenal dan berpengaruh harus menanggung hukuman berat karena skema mereka untuk mencuri sejumlah besar uang dari perbendaharaan negara.
Menariknya, segera setelah cryptocurrency diperkenalkan ke dunia keuangan, orang-orang menyambut baik instrumen keuangan baru tersebut, menganggap akan bisa memungkinkan mereka untuk menghindari pajak dan hukuman apa pun. Namun, mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Pihak berwenang di banyak negara di seluruh dunia segera membuat undang-undang yang sesuai dan bahkan memutuskan untuk menindak industri kripto. Kantor Perpajakan Australia telah melacak trader kripto sejak akhir 2019. Baru-baru ini, 100.000 penduduk Australia menerima pemberitahuan bahwa mereka harus memperbarui deklarasi pendapatan mereka atas transaksi kripto untuk tahun 2020. Wakil komisaris Tim Loh membuat pernyataan atas nama Kantor Perpajakan. “Kami khawatir bahwa beberapa pembayar pajak berpikir bahwa anonimitas cryptocurrency memberikan lisensi untuk mengabaikan kewajiban pajak mereka,” ujar Loh. Jadi, otoritas pajak mendesak investor untuk melaporkan pendapatan yang dihasilkan dari transaksi mata uang digital.
Berdasarkan undang-undang federal Australia, semua aset digital, termasuk NFT, dianggap sebagai bentuk properti. Jadi, mereka dikenakan pajak sebagai capital gain. Saat ini, setiap satu dari lima warga negara Australia memegang aset kripto. Tak heran, pemerintah tak mau kehilangan sumber pemasukan anggaran yang menggiurkan ini. Pada Mei 2021, Senator Andrew Bragg meminta pihak berwenang untuk memperketat regulasi pasar kripto di Australia.
