Pemerintah Inggris mengisyaratkan siap mendeklarasikan perang dagang skala besar terhadap Uni Eropa. Status kontroversial Irlandia Utara dan konflik hukum atas pasokan barang ke negara ini kemungkinan akan mendorong Inggris untuk melancarkan perang melawan mitranya.
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, mengumumkan kemungkinan penangguhan sebagian dari perjanjian Brexit mengenai pasokan ke Irlandia Utara. Wilayah ini berbatasan dengan Republik Irlandia yang merupakan bagian dari UE. Ini berarti bahwa di bawah perjanjian Brexit, orang dan barang dapat bergerak bebas antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia.
Pada KTT G7, Boris Johnson meminta kompromi dalam perselisihan dengan Brussels atas masalah perbatasan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Irlandia Utara menerima status ganda, tetap menjadi bagian dari wilayah pabean Inggris dan Uni Eropa. Akibatnya, pemeriksaan dan kontrol pabean berlaku untuk barang yang bergerak dari Inggris Raya ke Irlandia Utara. Selama masa tenggang berlaku, deklarasi impor dan ekspor tidak diperlukan. London secara sepihak memperpanjang masa tenggang untuk barang-barang yang berasal dari hewan. Sementara itu, Brussels menanggapi dengan beralih ke Pengadilan Eropa, menyatakan "pelanggaran terhadap ketentuan substantif yang relevan" dari kesepakatan Brexit.
