Dua finalis yang memperebutkan posisi Perdana Menteri Inggris mencoba merayu pemilih dengan resolusi mereka terhadap krisis energi. Liz Truss, yang ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri oleh Boris Johnson setelah perombakan kabinet, jelas memimpin. Di antara janji-janji pemilunya, ia mengambil isu serangkaian lisensi pengeboran minyak dan gas di Laut Utara dan juga menyetujui eksplorasi ladang minyak yang baru. Menteri itu percaya bahwa langkah ini akan menjamin kemandirian energi dan keamanan Inggris. Para pakar mengatakan bahwa kebijakan energi Liz Truss akan menjadi argumen yang paling meyakinkan untuk pemilihannya. Jika ia meraih kemenangan, pemerintah yang baru dapat menerbitkan setidaknya 130 izin untuk pengeboran dan lisensi. Terlebih, 'fracking' untuk gas serpih dilarang di Inggris hingga September 2022. Liz Truss berencana memberikan lampu hijau untuk perusahaan-perusahaan yang mencari izin untuk produksi gas serpih. Ia bertujuan untuk membekukan tagihan listrik yang tinggi pada level saat ini yang telah menekan sektor rumah tangga. Bagaimanapun, para pakar ragu bahwa pengeboran yang aktif akan langsung memberikan keringanan. Untuk saat ini, para petinggi Inggris, termasuk menteri energi Kwasi Kwarteng, mengerahkan segala upaya untuk mendongkrak produksi energi di negara itu, memulihkan eksplorasi simpanan minyak dan gas di Laut Utara, memberikan dorongan untuk pembangunan pembangkit tenaga nuklir, dan beralih ke sumber-sumber energi terbarukan.
