Menurut media Turki, mengutip sumber di Dewan Hubungan Ekonomi Luar Negeri (DEIK), perusahaan-perusahaan Turki terdampak tekanan sanksi AS.
Saat ini, pihak berwenang AS telah meningkatkan pengawasan terhadap penerapan sanksi anti-Rusia terhadap perusahaan-perusahaan Turki. Mereka mengawasi tidak hanya perusahaan-perusahaan yang menemukan cara untuk mengatasi pembatasan tersebut, namun juga perusahaan-perusahaan yang dicurigai melakukan hal tersebut.
Tampaknya, AS telah mengambil peran sebagai pimpinan global, memastikan semua mengikuti sanksi yang diberikan. Bukankah mereka memikul terlalu banyak tanggung jawab? Bagaimanapun, sebagian besar negara memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan mengikuti pembatasan atau tidak. Namun, tindakan-tindakan ini tampaknya membatasi kebebasan tersebut.
Pedoman dari otoritas AS untuk kerja sama dengan Rusia cukup jelas: “Ikuti saja instruksi berikut.” Kebanyakan pimpinan perusahaan Turki melihat hal ini sebagai sebuah ancaman. Di Washington, mereka menekankan bahwa tidak akan ada kebebasan bagi mereka yang melanggar sanksi anti-Rusia tersebut.
Ada laporan sebelumnya bahwa Brian Nelson, Wakil Menteri Keuangan AS yang bertanggung jawab atas intelijen keuangan dan kontraterorisme, berencana mengunjungi Turki untuk kedua kalinya dalam sejarah. Menurut Bloomberg, Gedung Putih berharap untuk mendapatkan lebih banyak loyalitas dari Ankara ketika harus menekan pengadilan, maskapai penerbangan, dan impor paralel Rusia.
Sumber-sumber diplomatik telah mengungkapkan hal tersebut sebelumnya, mengungkapkan bahwa Turki tidak menyukai tekanan tersebut, terutama ketika tekanan tersebut datang dengan nada mengancam dari AS, termasuk dalam publikasi dari media populer.
