Dalam perkembangan baru-baru ini yang dilaporkan oleh Bloomberg, pemerintahan Biden mendukung gagasan penyitaan aset-aset Rusia yang dibekukan. Langkah berani ini dilakukan ketika Amerika bersiap untuk menyita dana Rusia senilai sekitar $300 miliar, sebuah keputusan yang disambut baik oleh Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Inisiatif ini, yang terutama ditujukan untuk mendanai rekonstruksi Ukraina, mendapat reaksi beragam. Meskipun beberapa orang memandang hal ini sebagai langkah penting untuk meminta pertanggungjawaban Rusia, ada pula yang menyuarakan keprihatinan mengenai dampak tindakan tersebut terhadap norma-norma internasional dan hak properti. Undang-undang yang diusulkan, yang saat ini sedang ditinjau oleh Komite Senat untuk Hubungan Internasional, akan memberikan kewenangan eksekutif untuk menyita aset-aset tersebut. Keputusan Gedung Putih ini sebagian didorong oleh tantangan yang dihadapi di Kongres terkait alokasi bantuan keuangan untuk Ukraina. Pihak berwenang AS berupaya mengoordinasikan langkah-langkah ini dengan sekutu G7, khususnya negara-negara Eropa, di mana sekitar $200 miliar aset Rusia yang dibekukan berada, menurut Bloomberg. Namun, perampasan aset-aset ini secara sepihak kurang mendapat dukungan luas. Janet Yellen, Menteri Keuangan AS, telah mengakui potensi risiko terhadap dolar AS yang mungkin timbul dari penyitaan aset-aset Rusia, yang menunjukkan kompleksitas situasi dan perlunya pendekatan yang hati-hati.
