Tiongkok dengan tegas menentang sanksi yang diberlakukan oleh Inggris terhadap sejumlah perusahaan nasionalnya. Langkah ini merupakan respons terhadap dugaan bantuan perusahaan-perusahaan tersebut dalam membantu Rusia untuk menghindari pembatasan yang sebelumnya ditetapkan oleh negara-negara Barat. Berdasarkan laporan dari Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, pada akhir Februari 2024, Inggris memperbarui daftar sanksinya dan memberlakukan pembatasan terhadap tiga perusahaan elektronik Tiongkok karena alasan terkait Rusia. Utamanya, sanksi baru ini menargetkan sumber pendapatan utama untuk Rusia sehingga mempengaruhi perdagangan logam, berlian, dan sumber daya energi, serta para pemasok asing yang diduga terlibat dalam perdagangan ini. Pihak berwenang Tiongkok memperingatkan bahwa langkah-langkah ini akan berdampak negatif terhadap hubungan perdagangan dengan Inggris dan menyatakan kesiapan mereka untuk menentang pemberlakuan pembatasan pada beberapa perusahaan Tiongkok. Menteri Perdagangan Tiongkok memandang bahwa tindakan pihak Inggris merupakan "contoh tipikal yurisdiksi ekstrateritorial" yang berdampak buruk pada perdagangan dan hubungan perekonomian Tiongkok-Inggris. Pihak berwenang Tiongkok percaya bahwa sanksi Inggris bersifat sepihak dan tidak berdasarkan hukum internasional. Dengan latar belakang ini, Beijing meminta London untuk mengubah keputusannya dan memperingatkan bahwa mereka siap untuk "dengan tegas melindungi hak-hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan Tiongkok".
