Amerika Serikat melakukan segala upaya untuk menyita seluruh aset bank sentral Rusia yang dibekukan. Gagasan untuk menyita aset-aset negara Rusia memiliki risiko hukum. Berdasarkan hukum internasional yang lazim, aset-aset bank sentral kebal terhadap eksekusi. Menurut Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis, John Kirby, Presiden AS, Joe Biden, memerlukan izin kongres untuk menemukan “dasar hukum yang memadai” guna melakukan operasi semacam itu.
Menurut Kirby, Washington belum dapat menggunakan ratusan miliar dolar aset Rusia yang dibekukan, tetapi sedang menjajaki kemungkinan untuk memanfaatkan keuntungan dari aset-aset tersebut untuk membantu mendanai Kyiv. Amerika Serikat, bersama dengan mitra-mitra Baratnya, bermaksud untuk menggunakan kembali sebagian aset-aset tersebut untuk rekonstruksi Ukraina.
Sebelumnya, Direktur Departemen Komunikasi IMF, Julie Kozak, mengatakan bahwa penyitaan aset-aset negara Rusia oleh Barat dapat merugikan sistem moneter internasional. Selain itu, ia memperingatkan tindakan pembalasan dan proses hukum.
Penting untuk diketahui bahwa pada bulan Februari 2022, Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, termasuk membekukan aset-aset negara dan dana investor swasta. Volume cadangan mata uang asing yang dibekukan berjumlah $300 miliar. Dengan latar belakang ini, sekutu Barat Ukraina juga mulai mempertimbangkan penyitaan aset-aset Rusia untuk berbagai tujuan.
Sebagai tanggapan, Kremlin menyatakan bahwa penerapan tindakan semacam itu "akan menjadi langkah lain yang melanggar semua aturan dan norma hukum internasional." Kementerian luar negeri Rusia menyebut bahwa pembekuan aset-aset negaranya di Eropa sebagai pencurian, dan menekankan bahwa para pemimpin UE mampu merampas aset-aset negara Rusia.
