FX.co ★ 5 Konflik yang Belum Terselesaikan di Eropa

Brexit

Tampaknya tak ada orang di dunia ini yang tak tahu Brexit (singkatan dari "Inggris (British)" dan "keluar (exit)"). Semua media mengetahui tentang cerita Brexit dan bagaimana ia mempengaruhi Inggris.

Negara itu dijadwalkan menarik diri dari Uni Eropa pada 29 Maret 2019. Tahun lalu, pada musim gugur, setelah berbulan-bulan negosiasi, London dan Brussels menyetujui rancangan deklarasi tentang hubungan masa depan mereka setelah Brexit. Namun, sebelum perjanjian mulai berlaku, harus diratifikasi oleh parlemen Uni Eropa dan Inggris. Pada tanggal 29 Januari 2019, Parlemen Inggris memberikan suara pada tujuh amandemen terkait dengan perjanjian penarikan dan hanya berhasil mengadopsi satu amandemen.

House of Commons menginstruksikan Theresa May untuk mendapatkan peraturan baru dari Uni Eropa pada opsi asuransi Irlandia. Hal itu berlawanan dengan para politisi London yang berpendapat bahwa Irlandia Utara dapat tetap berada di Uni Pabean (Customs Union) dengan Uni Eropa.

Pergerakan Rompi Kuning (Yellow Vests Movement)

Perancis juga menghadapi kegelisahan politik baru-baru ini. Akhir pekan lalu, Yellow Vest mengawali pekan ke-13 berturut-turut atas protes terhadap reformasi Presiden Emmanuel Macron. Protes terjadi tidak hanya di Paris tetapi juga di kota-kota lain. Awalnya, Rompi Kuning (Yellow Vest) datang bersama untuk menentang pertumbuhan tajam dalam pajak diesel. Sekarang, mereka menuntut tindakan yang lebih radikal, seperti pengunduran Presiden. Mereka tetap bersikukuh meski ada upaya Emmanuel Macron untuk melunakkan masalah ini. Misalnya, ia mengumumkan pemotongan pajak dan kenaikan upah minimum. Langkah-langkah seperti itu akan menelan biaya anggaran negara hampir 10 miliar Euro pada 2019, menghasilkan defisit anggaran sebesar 3% di atas batas Komisi Eropa.

Komisaris Eropa untuk Urusan Ekonomi dan Keuangan, Pierre Moscovici, memperjelas bahwa UE akan lebih sabar jika terjadi perubahan dalam anggaran Perancis.

European Central Bank

European Central Bank telah mengumumkan berakhirnya program pembelian obligasi besar-besaran senilai 2,6 triliun Euro. Langkah ini membantu kawasan Euro untuk melepaskan diri dari krisis utangnya. Keputusan bank sentral tersebut untuk mengakhiri QE setelah hampir empat tahun diyakini sebagai lambang berakhirnya kebijakan era krisis di zona Euro meskipun masih ada kesulitan yang dihadapi kawasan saat ini.

Presiden ECB mengakui bahwa tekanan menurun pada pertumbuhan harga konsumen dapat berlanjut, dan langkah-langkah stimulus tambahan akan diperlukan untuk mendorongnya. Tingkat PDB diperkirakan melemah menjadi 1,7% dari 1,8% tahun ini, dan inflasi menjadi 1,6%. dari 1,7%.

Konflik Kosovo

Deputi Parlemen Republik Kosovo, yang telah memproklamirkan diri, mengeluarkan sejumlah RUU tentang transformasi Pasukan Keamanan Kosovo (SBC) menjadi pasukan bersenjata lengkap.

Setelah langkah-langkah tersebut, pasukan bersenjata Pristina diperkirakan akan mencapai jumlah 5.000 tentara aktif dan 3.000 tentara cadangan. Pemerintah berencana untuk menghabiskan 300 juta Euro selama tiga tahun untuk memfasilitasi dan melatih pasukan Kosovo yang baru didirikan.

Serbia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Presiden Serbia, Aleksandr Vucic, menyatakan harapannya agar konflik bersenjata lain di Kosovo dan Metohija tidak akan terjadi.

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, juga berpikir sama tentang situasi saat ini. Dia meyakini bahwa konflik ini mengancam keselamatan rakyat Serbia di Kosovo dan Metohija, dan keamanan Serbia, serta perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

Sebelumnya, otoritas Republik yang memproklamirkan diri ini telah memberlakukan tarif 100% untuk barang-barang buatan Serbia.

Aneksasi Krimea oleh Federasi Rusia

Konflik bersenjata di Ukraina Timur telah berlangsung selama hampir lima tahun. Selama masa ini, ada banyak upaya menuduh Rusia telah memprakarsai konflik dan mengecapnya sebagai penyerang (agressor). Upaya terakhir adalah pada November 2018 ketika dua kapal perang dan sebuah kapal penarik (tugboat) Angkatan Laut Ukraina - "Berdyansk", "Nikopol" dan "Yana Kapu" secara ilegal melintasi perbatasan Rusia, memasuki perairan yang tertutup sementara dari laut teritorial Federasi Rusia dan mulai bergerak dari Laut Hitam ke Selat Kerch. Menurut layanan pers Pengendalian Perbatasan Krimea FSB, tidak ada permintaan untuk pengiriman kapal-kapal ini. Manuver dan perlawanan yang mengancam terhadap tuntutan resmi pemerintah Rusia memaksa kapal-kapal patroli Rusia menggunakan senjata untuk menghentikan mereka dan menahan kapal-kapal itu.

Uni Eropa mendukung Ukraina dan mengutuk tindakan Rusia.