Perusahaan offshore adalah perusahaan yang didirikan di luar negara tempat pemilik atau aktivitas operasi utamanya berada. Perusahaan semacam ini biasanya berlokasi di negara-negara tertentu dengan sejumlah keuntungan yang ditawarkan. Ada beberapa alasan utama mengapa perusahaan mendirikan perusahaan offshore: Pertama, penghematan pajak. Beberapa negara menawarkan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan bebas pajak untuk perusahaan offshore. Ini menjadi daya tarik bagi perusahaan untuk menghemat biaya pajak. Misalkan ada sebuah perusahaan teknologi bernama Tekno Korp yang berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan ini mengembangkan dan menjual perangkat lunak ke seluruh dunia. Untuk menghemat pajak, Tekno Korp mendirikan anak perusahaan offshore di Kepulauan Bermuda yang dikenal sebagai surga pajak. Caranya, Tekno Korp mentransfer hak kekayaan intelektual perangkat lunaknya, seperti hak paten dan hak cipta yang dimiliki, ke perusahaan offshore di Bermuda. Biasanya dengan membayar biaya lisensi dalam jumlah tertentu. Perusahaan offshore di Bermuda kemudian memberikan lisensi hak tersebut kepada Tekno Korp AS dengan membebankan biaya royalti. Biaya royalti yang dibayar Tekno Korp AS dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak di AS. Sementara itu, pendapatan royalti yang diterima perusahaan offshore di Bermuda dikenakan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan nol persen. Dengan cara ini, Tekno Korp dapat mengalihkan sebagian keuntungan dari negara asal yang memiliki tarif pajak tinggi ke perusahaan offshore di negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan nol. Tapi tentu saja skema seperti ini harus dijalankan dengan hati-hati dan sesuai aturan agar tidak dianggap sebagai penghindaran pajak ilegal oleh otoritas pajak. Kedua, kerahasiaan. Beberapa yurisdiksi offshore menawarkan undang-undang kerahasiaan yang lebih tinggi terkait kepemilikan dan kondisi keuangan perusahaan. Ini menarik bagi perusahaan atau individu yang ingin menjaga privasi bisnis mereka. Misalkan ada seorang pengusaha kaya bernama Tuan X yang memiliki berbagai aset investasi seperti real estat, saham hingga obligasi. Tuan X ingin menjaga privasi keuangan dan kepemilikan asetnya dari publik. Untuk itu, Tuan X dapat mendirikan sebuah perusahaan offshore, seperti di Kepulauan Cayman yang terkenal dengan undang-undangan kerahasiaannya yang tinggi. Caranya, Tuan X mendirikan sebuah perusahaan offshore di Kepulauan Cayman dengan menggunakan jasa penyedia layanan perusahaan (corporate service provider) setempat di sana. Kepemilikan Tuan X atas perusahaan tersebut tidak dicantumkan di dokumen publik. Sebagai gantinya, ia dapat menunjuk seorang nominee director/shareholder untuk tercantum sebagai pemilik formal diatas kertas. Tuan X kemudian mengalihkan kepemilikan aset-asetnya mulai dari real estate hingga saham ke dalam perusahaan offshore tersebut. Dengan demikian, kepemilikan aset-aset Tuan X menjadi tidak terlihat secara langsung karena namanya tersembunyi di balik perusahaan offshore serta menjaga privasi keuangan dan kepemilikan asetnya dari sorotan publik atau pihak-pihak yang ingin mengetahui informasi keuangannya. Ketiga, perlindungan aset. Perusahaan offshore dapat digunakan untuk melindungi aset dari tuntutan hukum atau risiko politik di negara asal karena satu dan lain hal. Misalkan ada seorang pengusaha bernama Nyonya Y yang memiliki bisnis perhotelan cukup besar dan menguntungkan. Namun, bisnis ini juga memiliki risiko tuntutan hukum yang cukup tinggi, seperti dari tamu yang mengalami kecelakaan di hotel atau karyawan yang menuntut perusahaan karena dilecehkan. Untuk melindungi aset pribadinya dari potensi tuntutan hukum tersebut, Nyonya Y dapat mendirikan perusahaan offshore, seperti di Kepulauan Virgin Britania Raya (British Virgin Islands atau BVI). Caranya, Nyonya Y mendirikan perusahaan offshore di BVI dengan menggunakan jasa penyedia layanan perusahaan di sana. Kemudian mengalihkan kepemilikan hotel ke perusahaan offshore tersebut. Dengan demikian, aset-aset tersebut secara hukum dimiliki oleh perusahaan offshore, bukan lagi atas nama pribadi Nyonya Y. Seandainya nanti terjadi tuntutan hukum terhadap bisnis hotel Nyonya Y di kemudian hari, maka aset-aset yang dimiliki perusahaan offshore akan terlindungi dari eksekusi/penyitaan karena sudah terpisah secara hukum. Asal tahu saja, BVI memiliki undang-undang yang membatasi kemampuan kreditur untuk mengeksekusi aset perusahaan offshore kecuali dalam kondisi yang sangat terbatas. Dengan cara ini, Nyonya Y dapat melindungi kekayaan pribadinya dari risiko tuntutan hukum yang mungkin timbul dari operasi bisnisnya. Keempat, fleksibilitas operasional. Beberapa negara menawarkan peraturan yang lebih longgar dan proses administrasi yang lebih sederhana untuk mendirikan dan mengoperasikan perusahaan offshore. Namun, penggunaan perusahaan offshore juga sering dikaitkan dengan penghindaran pajak yang berlebihan atau bahkan sampai praktek pencucian uang. Oleh karena itu, banyak negara telah memperketat peraturan dan meningkatkan transparansi untuk mencegah penyalahgunaan. Misalkan ada sebuah perusahaan investasi bernama Fintech Vest yang berbasis di Amerika Serikat. Fintech Vest menawarkan berbagai produk investasi dan keuangan kepada nasabahnya. Di Amerika Serikat, industri keuangan diatur dengan cukup ketat oleh badan pengawas seperti SEC dan FINRA untuk melindungi investor. Namun, Fintech Vest ingin menawarkan produk investasi yang berisiko lebih tinggi dan eksperimental yang mungkin tidak diizinkan oleh regulator AS. Untuk itu, mereka memutuskan untuk mendirikan cabang perusahaan offshore di Kepulauan Cayman. Fintech Vest mendirikan anak perusahaan offshore di Kepulauan Cayman dengan menggunakan jasa penyedia layanan korporat di Kepulauan Cayman. Mereka kemudian mendaftarkan perusahaan offshore ini sebagai "Perusahaan Investasi Tereksklusif" di bawah undang-undang Kepulauan Cayman. Dengan memiliki status ini bisa membebaskan perusahaan offshore dari banyak peraturan dan persyaratan kepatuhan yang ketat yang berlaku untuk perusahaan investasi di AS. Fintech Vest kemudian dapat menawarkan instrumen keuangan berisiko tinggi seperti exotic option, Contract for Difference (CFD) dan instrumen terstruktur lebih kompleks lain melalui cabang offshore ini. Mereka hanya perlu mematuhi beberapa peraturan minimum seperti anti pencucian uang dan perlindungan konsumen di Kepulauan Cayman yang relatif lebih longgar. Nah, dengan cara ini, Fintech Vest dapat menghindari pembatasan ketat dari regulator AS dan menawarkan produk investasi berisiko tinggi kepada investor bahkan diluar AS. Apakah offshore company sama dengan shell company? Tidak, perusahaan offshore (offshore company) dan perusahaan cangkang (shell company) adalah dua konsep yang berbeda, meskipun terkadang istilah ini digunakan secara bergantian. Perbedaan utamanya bisa dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek aktivitas bisnis, perusahaan offshore dapat memiliki operasi bisnis yang nyata, sementara perusahaan cangkang tidak memiliki kegiatan usaha yang nyata. Dari aspek tujuan, perusahaan offshore umumnya didirikan untuk tujuan perpajakan atau privasi, sedangkan perusahaan cangkang sering digunakan untuk tujuan penipuan atau aktivitas melanggar hukum. Dari aspek lokasi, perusahaan offshore umumnya di yurisdiksi offshore, sementara perusahaan cangkang dapat didirikan di mana saja.
