Kevin McCarthy, Dewan Perwakilan AS, menyatakan bahwa Kongres akan segera memberlakukan undang-undang yang memberdayakan pemerintah AS untuk memberlakukan larangan TikTok secara nasional.
Menurut pejabat tersebut, anggota parlemen menyetujui inisiatif tersebut. Larangan ini diperlukan untuk "melindungi rakyat Amerika dari tentakel teknologi Partai Komunis Tiongkok". Pemilik TikTok adalah Shou Zi Chew, sedangkan jejaring sosial dikendalikan oleh perusahaan ByteDance yang berbasis di Tiongkok.
Sebelumnya, anggota kongres menyatakan keprihatinannya bahwa CEO aplikasi media sosial populer itu menolak untuk mengklarifikasi masalah akses otoritas Tiongkok ke data pengguna TikTok. Saat dengar pendapat di Kongres AS, Shou Zi Chew menegaskan bahwa TikTok tidak diawasi oleh pemerintah Tiongkok. “Data Amerika disimpan dengan aman oleh perusahaan Amerika, diawasi oleh pemerintahan Amerika,” tambahnya.
Ini bukan pertama kalinya TikTok mendapat tekanan dari regulator. Platform sosial tersebut menghadapi pengawasan ketat di bawah Trump, mantan presiden AS. Saat ini, pemerintahan Biden juga meyakini bahwa jaringan tersebut merupakan ancaman keamanan nasional bagi Amerika Serikat. Sebelumnya, Wall Street Journal menyatakan, mengutip sumber yang kompeten, bahwa otoritas AS menuntut agar ByteDance menjual sahamnya, jika tidak, aplikasi tersebut akan dilarang. Namun, perwakilan TikTok menegaskan bahwa penjualan paksa tidak akan mengatasi risiko keamanan yang dikhawatirkan.
“Saya pikir Gedung Putih sangat mendukung RUU ini,” jelas Mark Warner, Ketua Komite Intelijen Senat AS, pada 26 Maret.
Saat ini, TikTok memiliki lebih dari 150 juta pengguna aktif di Amerika Serikat. Namun, untuk tujuan keamanan informasi, aplikasi milik Tiongkok itu dilarang untuk digunakan di perangkat elektronik pemerintah. Pembatasan serupa juga telah diberlakukan oleh otoritas lokal di belasan negara bagian.
