Partai Sosial Demokrat Jerman bersama dengan Kanselir Olaf Scholz sebagai anggota partai mempersiapkan rancangan undang-undang yang menarik. Para pengambil kebijakan mengusulkan apa yang disebut "pajak krisis" yang akan dibebankan kepada warga Jerman yang sejahtera sebagai sumber tambahan untuk dana investasi pemerintah.
Secara khusus, Sosial Demokrat mengusulkan bahwa pajak krisis akan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, orang-orang terkaya Jerman akan dipaksa untuk menyisihkan sebagian kekayaan mereka yang akan dialokasikan untuk paket pemerintah yang baru. Partai Sosial Demokrat tengah mencari langkah-langkah untuk mengumpulkan dana investasi bagi pembangunan ekonomi.
Dana ini adalah salah satu proposal yang dimasukkan oleh partai dalam program kampanye 2025. Isu-isu ini akan dibahas pada konferensi Partai bulan Desember. Pajak krisis yang baru diharapkan akan mendorong investasi.
Sebelumnya, partai Olaf Scholz mendukung reformasi dalam kebijakan pajak, khususnya, dalam hal pajak warisan dan donasi. Para pengambil kebijakan memperkirakan perubahan terhadap undang-undang seperti itu akan meringankan beban pajak bagi 95% penduduk. Pada waktu yang sama, 5% sisanya perlu mengencangkan anggaran mereka. 5% penduduk yang diwakili oleh orang-orang makmur dan ultra kaya Jerman akan dikenakan pajak krisis yang baru.
Para pengambil kebijakan ingin mendorong investasi swasta senilai €100 miliar per tahun. Implementasi rencana ini akan menciptakan 1 juta lapangan kerja pada tahun 2030.
Di antara proposal mengenai kebijakan ekonomi Jerman, pajak krisis ini menuntut diberlakukannya kembali apa yang disebut rem utang (debt brake) Jerman yang melarang pemerintah menambah utang publik hingga lebih dari 0,35% PDB per tahun. Sebelumnya, Jerman menghentikan mekanisme ini selama pergolakan ekonomi seperti pandemi COVID-19. Namun, belakangan pemerintah menghidupkan kembali peraturan ini. Para ahli mengatakan bahwa rem utang perlu direvisi dan disederhanakan untuk menyesuaikan dengan keadaan terbaru. Para analis percaya bahwa reformasi akan memungkinkan pemerintah meningkatkan investasi dalam sektor infrastruktur, paket lingkungan, program digital, dan pendidikan.
Partai Demokrat Bebas, yang merupakan partai terkecil dalam koalisi pemerintahan Scholz, dapat menentang proposal dari Partai Sosial Demokrat. Sebelumnya, Demokrat Bebas mendesak otoritas Jerman untuk berhenti meningkatkan utang dan pembelanjaan. Kanselir Scholz mengatakan kepada The Economist bahwa Jerman tidak berencana meningkatkan utangnya. Menariknya, surat kabar berkala yang berbasis di Inggris itu biasa menyebut Jerman sebagai pesakitan dari Eropa.
